Dalam acara visit parliament Fakultas Administrasi Negara Universitas Jayabaya ke DPR, Irtama Sekjen DPR RI Setyanta Nugraha menyampaikan paparan tentang peran DPR dalam bidang anggaran dan pengawasan.

“Dalam kaitan dengan administrasi negara kita menyampaikan penyelengaraan administrasi negara di lingkup DPR dalam perspektif pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita bahwa sekarang sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, semuanya adalah lembaga tinggi negara. Tema yang kami sampaikan adalah lebih kepada bagaimana pengelolaan keuangan negara di lingkup DPR,” ucap Setyanta Nugraha di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/04/2017).

Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara itu adalah di Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi faktanya DPR menggunakan uang negara. Oleh karena itulah maka DPR itu ada supporting system yang bernama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang merupakan unsur aparatur negara atau lebih dikenal dengan eksekutif yang bekerja di lembaga Legislatif, yang salah satu tugasnya adalah mengelola keuangan negara.

“Itulah mengapa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian itu ada di DPR, karena DPR sendiri tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam kaitannya dengan bagaimana DPR tersebut lebih optimal dalam kinerjanya tentu harus ada dukungan anggaran yang memadai,” jelasnya.

Ia juga berharap, para mahasiswa dapat memahami administrasi negara tidak hanya dalam bentuk apa yang ditangkap media massa ketika ada anggota Dewan yang terlibat suatu kegiatan penyimpangan anggaran, tetapi di intern DPR sendiri memang perlu adanya sistem penganggaran yang sesuai dengan karakteristik lembaga Legislatif.

Dijelaskan, Totok panggilan akrab Setyanta, dengan membentuk sistem anggaran yang sesuai dengan karakter lembaga, maka kerja lembaga yang tidak sama dengan kerja di eksekutif akan bisa diakomodir melalui anggaran yang spesifik itu. " Kita berusaha memberikan pemahaman kepada mahasiswa, sehingga bisa mengkritisi sistem dalam pengelolaan keuangan negara di lingkup DPR sebagaimana yang seharusnya, dan tidak dipersamakan antara eksekutif dan legislatif yang memiliki karakter berbeda, tetapi dengan nomenklatur anggaran yang sama,” pungkasnya. (dep,mp) Foto : Andri/od.